PerUndang-Undangan

Salinan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 14827/2/2, 1773/5/DPRD.- tanggal 23 Maret 1952 tentang penyampaian Surat Edaran Mentri Dalam Negeri No. 9/7/28 tanggal 12 Maret 1952 tentang Petunjuk pedoman bentuk Peraturan Daerah

-

Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nr.43050/K

ID 21100-24 21100-24-AC01-AC01-37/3-AC01-37/3- 37.1
Item
28-Feb-1951

Part of Keresidenan Aceh Tahun 1945-1949 dan 1951-1955

Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nr.43050/K tanggal 28 Februari 1951 Menetapkan, Bahwa Bagian Urusan Perjalanan pada Kantor Pusat Perbendeharaan Di semarang dimasukkan kedalam Lingkungan Kekuasaan Djawatan Perjalanan, Dengan Ketentuan, Bahwa seluruh Pegawai Bagian Termasuk Dimaksukan Kedalam Susunan Pegawai Djawatan tersebut.

-

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 4 Januari 1947

ID 21100-24 21100-24-AC01-AC01-38/3-AC01-38/3- 38.1
Item
04-Jan-1947

Part of Keresidenan Aceh Tahun 1945-1949 dan 1951-1955

Keputusan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 4 Januari 1947 Tentang Menetapkan Protokol Pelantikan kepala Daerah.

-

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1947 No.10

ID 21100-24 F1-B3-29.13
Item
10-Mar-1947

Part of KHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1947 No.10 Tentang Peraturan Untuk Mengubah Bentuk Materai tempel. Materai Dagang dan Materai Upah.

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1947 No.12

ID 21100-24 F1-B3-29.14
Item
26-Mar-1947

Part of KHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1947 No.12 Tentang Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1947 Tiap-tiap orang dapat mohon kepada Pengadilan Negeri yang Daerah Hukumnya Meliputi Tempat Kedudukannya supaya dinyatakan apakah ia seorang Warga Negara Indonesia atau bukan.

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1947 No.20