Surat Putusan No. U.P. 19/107/17 yang menetapkan untuk mencabut kembali surat putusan tanggal 6-1-1952 No. U.P./4/34 untuk bagian yang mengenai pemberian kenaikan gaji keapada Zaini Bakri, R, Abdul Wahab, M. Sahim Hasjimy

Surat No. 296/5Peg.-, yang berisikan Salinan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Desember 1950 No. UP. 12/25/5 beserta lampirannya, dan terlampir juga salinan peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1950 tentang gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain.

Surat A.n Gubernur Aceh (Kepala Urusan Pegawai), Tanggal 10 Februari 1950. No.507/5/Pg. Kepada Djawata kantor/Perusahaan Pemerintah di Kuta Raja, Bupati-Bupati Daerah Aceh, Ketua Dewan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, Perihal Salinan Surat Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri Tanggal 16 Januari 1950 No. C.41-2-22 dan Lampirannya Tentang Gaji Pegawai Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1950. Menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan Gaji dan Upah Pegawai Republik Indonesia Serikat yang Bukan Bangsa Belanda.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat No.UP. 35/2/17, Tanggal 25 Juli 1950, Perihal Persiapan Penyesuaian B.B.L./M.D.R.-- PGR.

Surat A.n Menteri Dalam Negeri (Kepala Bagian Desentralisasi) No.E 12/6/14.- Tanggal 15-09-1950, Kepada Para Gubernur Jawa/Sumatra, Sdr. Walikota Medium, Sdr Menteri Keuangan. Perihal Masa Kerja Sebagai Pekerjaaan Harian (Daggelder) Dikalangan Dinas Dapat Dihargai Sebagai Pengalaman Yang Manfaat.

Peraturan Pemerintah no.25 Tahun 1950 (Lembaran Negara No.64 Tahun 1950) Menetapkan, Diantaranya Pasal 2 Ayat 1 Huruf di dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 No.16 Dihapuskan Seluruhnya dan Diganti dengan Jumlah "R.65.-" termaktub dalam Pasal 9 ayat 1 P.G.P diganti dengan "R.97.50.-"

Surat A.n Gubernur Aceh (Kepala Urusan Pegawai) Tanggal 20 Oktober 1950 no.4750/5/Peg, Kepada Bupati-Bupati Daerah Aceh, Kepala-Kepala Djawatan/Kantor Di kuta Raja, D.P.D Prov Aceh di Kuta Raja. Perihal Perobahan Pedoman Penyesuaian PGS dan PGP 1948.

Surat A.n Gubernur Aceh (Kepala Urusan Pegawai) Tanggal 6 November 1950, No.4974/5/Peg. Kepada Bupati-Bupati Daerah Aceh, Kepala Djawatan/Kepala Pemerintahan Di Kuta Raja, Ketua D.P.D Provinsi Aceh di Kuta Raja. Perihal Pemberian Tunjangan Perwakilan Jabatan Tertentu.

Valuta asing luar negeri kepunyaan pegawai Kementrian Luar Negeri yang sudah ditempatkan kembali di Indonesia