Surat No. 439/27/GS0/Pg.-, tanggal 9 Maret 1949, Dari A.n. Gubernur Sumatera Utara Kepada 1. Kepala Pejabat Persediaan Bahan makanan di ktr, 2. Kepala Jawatan/Kantor yang tidak masuk lingkungan Dinas Propinsi Sumatera Utara, di Kutaraja, 3. Bupati dan Wedana diseluruh Aceh/Langkat, 4. Ketua Badan Executif DPSO di Kutaraja, tentang Catu beras bagi pegawai-pegawai Negara di Sumatera Utara

Peraturan Pemeritah No. 5 Tahun 1949 tentang Peraturan mengubah peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1948

Kutipan Surat dari daftar Surat-surat Keputusan Kepala Jawatan Perjalanan, tentang putusan daftar jumlah tunjangan pokok yang dimuat sebagai lampiran dari surat-keputusan Menteri Keuangan tanggal 22 November 1950 No. 229479/U.P. digantidengan daftar baru yang dilampirkan pada surat putusan ini.

Surat No. 30126/1/7., tanggal 3 oktober 1952, dari A.n Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Kepada Residen/Koordinator. Pem. Utk Aceh di Kutaraja, Bupati/Kepala Daerah Kabupaten. Asahan, Lab. Batu, Simelungun, Tanah Karo, Deli/Serdang, langkat, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Timur, Pidie, Selatan., tentang Permintaan petunjuk dalam mempergunakan angka gaji manaa yang harus dipakai dalam menentukan gaji-pokok. Terlampir: Surat Kementrian Urusan Pegawai tanggal 19 Mei 1952, Surat Menteri Dalam Negeri tgl. 23 Mei 1952 No. U.P.23-10-36 dan No. U.P. 23-10-35 beserta lampirannya.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1952, menetapkan Peraturan sementara tentang penetapan jabatan dan gaji Pegawai Negeri Sipil bukan warga-negara

Salinan Kabinet Presiden, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1952, menetapkan peraturan sementara tentang penetapan gaji pokok Pegawai negeri Sipil Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1952, surat No. Up 23/10/35, Keputusan Menteri Urusan Pegawai No. P 3-1700/51.2/52.

Surat-surat tentang kenaikan gaji lanjutan menurut pasal 12 P.G.P.N. 1955. Yakni, Surat no. UP 33/2/5, dan surat edaran No. A.15-26-33/Aw.176-13

Surat No. 3739/4/Pg, Salinan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Agustus 1951 No. U.P.23/17/22 dan lampirannya. tentang Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1951 tentang perubahan raijon kemahalan.

Surat No. UP 23/10/35, tanggal 23 Mei 1952, Dari A.n Menteri Dalam Negeri Kepada 1. Semua Gubernur, 2. Semua Residen/Koordiantor, 3. Semua Bupati, 4. Semua Walikota, 5. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Peraturan Pemerintahan tentang perubahan persentasi tunjangan kemahalan daerah. Terlampir salinan Peraturan Pemerintah no. 26 tahun 1952.

Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1950, Memutuskan Dengan Membatalkan Segala Peraturan Yang Berlawanan Dengan Peraturan,dan Menetapkan Peraturan Sementara Tentang Penetapan Jabatan dan Gaji Pegawai Negeri Sipil.