Peraturan keseridenan Aceh No. 3.- tanggal 10 Desember 1946 tentang Pemilihan keuchik, Imum, Kepala Negara dan Angota-angota Dewan Kabupaten Aceh Besar

Peraturan Keresidenan Aceh No. 3.-tanggal 10 Desember 1946 tentang Pemilihan Keuchik, Imum, Kepala Negeri dan Anggota-anggota Dewan Kabupaten Aceh Pidie

Surat No. 6873/5.- tanggal 7 Oktober 1952 dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Timur kepada Residen Koordinator Pemerintahan untuk Aceh di Kutaradja tentang Kedudukan Kepala Mukim

Surat No. 10939/1-560/6 DD.- tanggal 10 Maret 1954 dari Gubernur Propinsi Sumatera Utara kepada Koordinator Pemerintahan Daerah Aceh di Kutaradja tentang No. 593/10.- tanggal 18 Februari 1954 dan 2249/1-49/6/DD tanggal 09 Februari 1953 tentang Pemisahan Daerah Kampung Gewat menjadi dua Daerah Kampung ( Gewat dan Mungkur)

Susunan Kabinet Negara Kesatuan Republik Indonesia, Yaitu: A. kabinet halim Tanggal 16 Januari 1950, B. Kabinet Nasir tanggal 6 September 1950.

Kementerian Dalam Negeri R.I. No. AE 10/2/7.- Tanggal 21 Agustus 1950. Surat Pengantar Diantaranya Peraturan Pemerintah No.31/1950 Tentang Berlakunya U.U. No. 2, 3, 10 dan 11 tahun 1950.tentang pembentukan Kabupaten di Jawa Barat

Instruksi Pemerintah no.1 tahun 1950. Tentang Tindakan-tindakan Berhubungan dengan Penggabungan Daerah-Daerah Bagian dan Daerah-Daerah Lainnya Kepada Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.5 tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Sumatra Utara.

Surat No. 1445/Um/R.- tanggal 10 September 1952 dari Bapak Koordinator Pemerintahan untuk Aceh di Kutaradja kepada Gubernur Sumatera Utara di Medan tentang Pekerjaan Kepala Mukim Langsa Tunong di Langsa

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tahun 1950 No.5.- Salah satunya Mencabut Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No.8/Des./W.K.P.M. tahun 1949 tentang Pembagian Sumatra Menjadi Dua Provinsi.