Urusan Otonomi

Kumpulan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Aceh Selatan (urusan otonomi daerah) tentang Pembentukan panitia peninjauan status Kecamatan dalam Daerah Tk. II Aceh Selatan

ID 21100-24 21100-24-AC04-AC04-101/12
berkas
1961

Part of Sekretariat Wilayah Daerah Aceh Tahun1961

Kumpulan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Aceh Selatan (urusan otonomi daerah) tentang Pembentukan panitia peninjauan status Kecamatan dalam Daerah Tk. II Aceh Selatan

-

Penyerahan hak dan tugas kewajiban pusat

ID 21100-24 21100-24-AC01-AC01-55/5
berkas
-

Part of Keresidenan Aceh Tahun 1945-1949 dan 1951-1955

Peraturan tentang penyerahan hak dan tugas kewajiban pemerintah pusat (Dinas-Dinas) kepada para Gubernur Sumareta Utara, Tengah dan Selatan tahun 1948

-

Penyerahan fungsi dan tugas-tugas kewajiban Dewan Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Utara

ID 21100-24 21100-24-AC01-AC01-56/5
berkas
-

Part of Keresidenan Aceh Tahun 1945-1949 dan 1951-1955

Berkas peraturan yang berkenaan dengan penyerahan fungsi dan tugas-tugas kewajiban Dewan Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Utara,1948-1949.

-

Perubahan Pemerintahan

ID 21100-24 21100-24-AC01-AC01-56/5-AC01-56/5- 56.1
Item
18-Jun-1949

Part of Keresidenan Aceh Tahun 1945-1949 dan 1951-1955

Surat,No.7h37/35/dpsu.-tanggal 18 juli 1949 dari Badan Executief Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara Kantor Kutaradja, kepada Paduta Tuan Ketua Badan Executief Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ajteh Tengah di Tekengon, tentang Perubahan Pemerintahan

-

Peraturan Pemerintahan No.10 tentang Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera.

ID 21100-24 21100-24-AC01-AC01-56/5-AC01-56/5- 56.4
Item
09-Feb-1949

Part of Keresidenan Aceh Tahun 1945-1949 dan 1951-1955

Peraturan-peraturan yang berkanaan dengan Dewan Kabupaten, tentang Pembentukan Kabupaten di Tapanuli dan undang-undang Pemerintahan di Sumatera dan Peraturan Pemerintahan No.10 tentang Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera.

-

Rapat pertama sidang pleno ke- VI Komite Nasional Pusat pada hari selasa tanggal 6 Desember 1949 di Siti hinggil, Jogjakarta oleh perdana Menteri Drs. Moh. Hatta

ID 21100-24 21100-24-AC01-AC01-58/5-AC01-58/5- 58.3
Item
06-Des-1949

Part of Keresidenan Aceh Tahun 1945-1949 dan 1951-1955

Keterangan Pemerintah tanggal 6 Desember 1949 mengenai Hasil-hasil Konperensi Medja Bundar dan Akibat-akibat yang harus di selenggarakan tentang Rapat pertama sidang pleno ke- VI Komite Nasional Pusat pada hari selasa tanggal 6 Desember 1949 di Siti hinggil, Jogjakarta oleh perdana Menteri Drs. Moh. Hatta

-

Persetujuan Keuangan dan Perekonomian yang di uraikan oleh Ir.Djuanda

ID 21100-24 21100-24-AC01-AC01-58/5-AC01-58/5- 58.5
Item
03-Des-1949

Part of Keresidenan Aceh Tahun 1945-1949 dan 1951-1955

Penjelasan Pemerintah tanggal 3 Desember 1949 tentang Persetujuan Keuangan dan Perekonomian yang di uraikan oleh Ir.Djuanda

-

Penghapusan Jawatan Distribusi Aceh

ID 21100-24 21100-24-AC01-AC01-59/5-AC01-59/5 - 59.6
Item
28-Jun-1952

Part of Keresidenan Aceh Tahun 1945-1949 dan 1951-1955

Surat No.2877/5/Pg.- tanggal 28 Juni 1952 dari Koordinator Pemerintahan untuk Aceh kepada Bupati Aceh Timur di Langsa tentang Penghapusan Jawatan Distribusi Aceh

-

Catu Beras

ID 21100-24 21100-24-AC01-AC01-59/5-AC01-59/5 - 59.7
Item
12-Apr-1951

Part of Keresidenan Aceh Tahun 1945-1949 dan 1951-1955

Surat No.5299/1/7.-tanggal 12 April 1951 dari Gubernur Propinsi Sumatera Utara Kepala Bagian Tata Usaha kepada Koordinator Pemerintah Aceh di Kutaradja tentang Catu Beras

-

Penghapusan Jawatan Distribusi Aceh

ID 21100-24 21100-24-AC01-AC01-59/5-AC01-59/5 - 59.13
Item
23-Feb-1952

Part of Keresidenan Aceh Tahun 1945-1949 dan 1951-1955

Surat No.7030/1/7.- tanggal 23 Februari 1952 dari Gubernur Propinsi Sumatera Utara kapada Koordinator Pemerintah untuk Aceh di Kutaradja tentang Penghapusan Jawatan Distribusi Aceh

-

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Urusan Otonomi

Equivalent terms

Urusan Otonomi

Associated terms

Urusan Otonomi

204 Archival description results for Urusan Otonomi

Export

Results

No. narrower terms