Surat No. 317/5/Pg.- tanggal 17 Juli 1952 dari Bupati Pidie kepada Koordinator Pemerintah Aceh tentang Jawatan Perikanan Laut di Kabupaten Pidie

Surat No. 3571/5.- tanggal 31 Mei 1952 dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan kepada Koordinator Pemerintahan Untuk Aceh tentang Penghapusan Jabatan Disrtibusi Aceh

Surat No. 1991/5.- tanggal 01 April 1952 dari Kepala Cabang Distribusi Tapatuan kepada Bupati/Kepala Daerah Kabupatan Aceh Selatan Di Tapatuan tentang Penghapusan Jabatan Distribusi Aceh

Pegubahan Peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-daerah Provinsi di Sumatera (penjelasan salinan lembar negara No 52 tahun 1955)

Surat No.397/R.I tanggal 24 Mei 1949 dari daftar ketetapan Gubernur Sumatera Utara kepada Secretaris Gubernur Sumatara Utara tentang pembentukan Komisi Technik yang di anjurkan oleh Gubernur Muda Sumatera Utara kepada Residen Aceh dengan suratnya tanggal 29 Mei 1949 No.530/35/GMSO/48 ternyata belum lagi di laksanakan

Penjelasan Pemerintah tanggal 1 Desember 1949 tentang Bagian Ketata Negaraan Persetudjuan K. M. B di uraikan oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo

Halaman Perubahan pada Perjuangan di Konperensi Medja Bundar tentang pasar 2 ajat 1 Garis ke 3 : perkataan " Undang-undang sementara" dibaca " Undang-undang dasar sementara"

Surat No. Pem. 45/1/34.- tanggal 18 januari 1951 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kepala Jawatan Distribusi di makassar dan Dan Passar tentang penghapusan Jawatan Distribusi

Surat No. 3644/5/Pg.- tanggal 18 Oktober 1951 dari Koordinator Pemerintahan untuk Aceh kepada Bupati/kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah di Takengon tentang Status jawatan-jawatan yang di serahkan kepada kabupaten-kabupaten

Surat No. 794/35/Dprk/51.- tanggal 05 September 1951 dari Bupati/Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tengah kepada Koordinator Pemerintahan untuk Aceh di Kutaradja tentang Status jawatan-jawatan yang di serahkan kepada kabupaten-kabupaten