Surat No. 34/Rah.- tanggal 05 April 1951 dari Bupati Aceh Selatan kepada Koordinator Pemerintahan untuk Aceh di Kutaradja tentang Pemerintahan Kewedanaan Bakongan perlu di Pusatkan di Bakongan

Surat No. 777/5.- tanggal 27 Maret 1951 dari Bupati Aceh Selatan kepada Kepala Negeri Bakongan di Bakongan tentang Rumah untuk Tempat Tinggal Wedana Bakongan

Daftar pemberian dan penetapan nama-nama baru jalan dalam daerah Kota Banda Aceh tanggal 10 Desember 1954

Salinan Petunjuk pelaksanaan Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Daerah administrasi keresidenan (Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pem-20/2/6 tanggal 28 April 1954

Lembaran Negara tentang pengubahan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tentang pembentukan Daerah-daerah otonom Propinsi di Sumatera

Lembaran Negara R.I tentang Pengubahan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tentang pembentukan Daerah-daerah Propinsi di Sumatera

Surat No.3924/5/Oem.-tanggal 28 oktober 1949 dari Wakil Perdana Menteri Secretaris kepada yang terhomat Paduta Tuan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara di Kutaradja.perihal Penghapusan Kewedanaan

Peraturan-peraturan yang berkanaan dengan Dewan Kabupaten. tentang Pembentukan Kabupaten di Tapanuli dan undang-undang Pemerintahan di Sumatera dan Peraturan Pemerintahan No.10 tentang Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera.

Pemberi - Tahuan tanggal 5 Desember 1949 dari Ketua Komite Nasional Pusat kepada Sekretariat badan Pekerja komite Nasional Pusat tentang Uang sidang dan uang harian para anggota Komite Nasional Pusat

Keterangan Pemerintah tanggal 6 Desember 1949 mengenai Hasil-hasil Konperensi Medja Bundar dan Akibat-akibat yang harus di selenggarakan tentang Rapat pertama sidang pleno ke- VI Komite Nasional Pusat pada hari selasa tanggal 6 Desember 1949 di Siti hinggil. Jogjakarta oleh perdana Menteri Drs. Moh. Hatta