Surat No. 33310/1/7 An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Bahagian urusan Pegawai ( Chr. Lumban Gaol ) Kepada : Residen Koordinator Pemerintah Aceh, Para Bupati Sumatera Utara, Walikota Propinsi Sumatera Utara, Perihal : Penghargaan ijazah Sekolah Pendididkan Kemasyarakatan, Terlampir Surat No. U.P.42/2/49 tanggal 23 Juli 1952

Surat No. 8202/12/12 An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Bahagian Urusan Pegawai ( Ravei ) Perihal : Penghargaan mengenai bekas pelajar pejuang murid S.M.P, terlampir Surat Putusan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Tanggal 21 - 2 1952 No. 6474/Kab

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1952, Memutuskan membatalkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 tahun 1950 dan peraturan termuat dalam Biljblab No. 11403 dan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang daftar pernyataan kecakapan untuk pegawai Negeri, Presiden Republik Indonesia ( Soekarno ) Menteri Urusan Pegawai d.t.o Soeroso, Menteri Kehakiman Moehammad Nasroen, terlampir Lembaran Negara Republik Indonesia No.15 tahun 1952

Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950 tentang Daftar pernyataan untuk pegawai Negeri, Presiden Republik Indonesia Pemangku Jabatan ( Assaat ) Diundangkan tanggal 4 Mei 1950 Menteri Kehakiman ( A.G Pringgodigdo ), beserta penjelasannya

Surat No. 2694/5/Pg An. Koordinator Pemerintahan untuk Aceh Kepala Urusan Pegawai ( Mohd.Ali ) Kepada Bupati Aceh Barat Perihal , Peraturan penyerahan hak pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, terlampir Surat No. 244/5/Pq

Surat No. 1931/5/Pg An. Koordinator Pemerintahan Aceh Kepala urusan Pegawai ( Mohd. Ali ) Kepada Seluruh Bupati di Aceh, Perihal : Peraturan Penyerahan Hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai - pegawai otonom dalam jawatan Pertanian Rakyat / Perikanan Darat dan Jawatan Kehewanan Propinsi Sumatera Utara Terlampir Surat No. 12602/1/7 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.4/U.U/1952

Surat No. 16922/2/7-1951- 529/5/DPRD An. Gubernur Sumatera Utara Bagian Persiapan D.P.R.D Bupati ( H.F Situmorang ) Perihal : Penetapan D.P.R Kabupaten Barito tentang delegasi hak pengangkatan pegawai terlampir Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 September 1951 No.Des 26/22/29

Putusan Menteri Dalam Negeri No. UP 30/159/1 An. Menteri Dalam Negeri Kepala Bagian Pegawai ( M.A Muchtar ) 1c, Kepada Dewan Pengawas Keuangan di Bogor, Kantor Urusan Pegawai di Jakarta, Kementerian Keuangan, dan lain - lain, Memutuskan Menetapkan bahwa mereka yang nama - nama tertera dalam daftar lampiran surat putusan ini terhitung 1 Januari 1950 diangkat Jabatan dengan diberi gaji serta penghasilan - penghasilan lainnya yang berhubungan dengan jabatan mereka.

Surat No. 5641/5/Pg An. Residen Koordinator Pemerintah Aceh Patih t/b Sekretaris (dto ) R.A Nainggolan Kepada : Residen Koordinator Pemerintah Aceh, Para Bupati dan Walikota di Propinsi Sumatera Utara, Perihal : Pelaksanaan P.P No. 59/1951, terlampir Surat Kementerian Dalam Negeri No. UP. 38/57/40

Surat No. 1137 a/up/51 Bupati / Ketua DPRK.AU d.t.o ( Tgk. M.Usman Aziz ) Kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara ( Bagian Desentralisasi ) Perihal : Hak pengangkatan / pemberhentian dan lain - lain dari pegawai yang selama ini diserahkan kepada Kabupaten, terlampir Surat Gubenur Sumatera Utara No. 19872/1/2