Urusan Pengangkatan

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Urusan Pengangkatan

Equivalent terms

Urusan Pengangkatan

Associated terms

Urusan Pengangkatan

296 Archival description results for Urusan Pengangkatan

296 results directly related Exclude narrower terms

Ijazah Ahli Tera

Surat No. 23263 An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Kepala Bahagian Pemerintahan Umum u.b Reperendaris ( J.A Simandjoentak ) Kepada Koordinator Pemerintahan Aceh, Para Bupati Seluruh Sumatera Utara, Para Walikota seluruh Sumatera Utara, Perihal Ijazah Ahli Tera, Terlampir Surat Putusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No. 18915/BPT/A tanggal 5 juni 1952

-

Hak pengangkatan pegawai otonom

Surat No. a/5/Pg An. Residen Koordinator Pemerintahan Aceh Patih t/b/Sekretaris ( R.A Nainggolan ) Kepada Gubernur Sumatera Utara ( Bahagian Pegawai ) Perihal : Hak pengangkatan pegawai otonom, terlampir Surat No. 3929/5 tanggal 30 September 1952 Bupati / Kepala Daerah Kabupaten Pidie ( T.A Hasan )

-

Hak pengangkatan pegawai daerah

Surat No. 32154/1/7, An Gubernur Propinsi Sumatera Utara Bahagian Urusan Pegawai ( Chr. Lumban Gaol ) Kepada : Koordinator Pemerintah Daerah Aceh, Para Bupati Sumatera Utara, Para Walikota Sumatera Utara, Perihal : Hak pengangkatan pegawai daerah, terlampir Surat Kementerian Dalam Negeri Jakarta o. Des. 34/2/1, Surat No.UP 39/1/38

-

Penjelasan P.P 59 tahun 1951 pasal 11 huruf b

Surat No.30192/1/7 An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Bahagian Urusan pegawai d.t.o Chr. Lumban Gaol, Salinan Komis ( Mohd. Ali ) Perihal : Penjelasan P.P 59 tahun 1951 pasal 11 huruf b terlampir Salinan Surat Kementerian Urusan Pegawai No. M.2558/41.9/52 Perihal : Penjelasan tentang P.P 59 tahun 1951 pasal 11 huruf b, Surat No. 45162/1/7, Surat No 4993/1/7

-

Hak kekuasaan mengangkat dsb Pegawai Negeri

Surat No. 20020/1/7 An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Bagian urusan Pegawai ( Chr. Lumban Gaol ) Kepada Para Walikota Sumatera Utara, Kepala Afdelling Kantor Gubernur Sumatera Utara, Para Bupati Sumatera Utara, Koordinator Pemerintah Aceh, Perihal : Hak kekuasaan mengangkat dsb Pegawai Negeri, Terlampir Surat Kementerian Dalam Negeri No.UP.33/3/12 d.t.o ( Suratno Sastroamidjojo )

-

Hak mengangkat Pegawai daerah Otonom

Surat No. 16920/2/7-1951-530/5/DPRD An. Gubernur Sumatera Utara Bagian Persiapan D.P.R.D Bupati ( H.F Situmorang ) Kepada Semua Bupati Propinsi Sumatera Utara, Semua Walikota Sumatera Utara, Koordinator Pemerintahan untuk Aceh, Perihal : Hak mengangkat Pegawai daerah Otonom terlampir Salinan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 September 1951 No.Des 34/1/17

-

Hak pengangkatan / pemberhentian dll, dari pegawai - pegawai yang selama ini diserahkan kepada Kabupaten - kabupaten

Surat No. 8956/1/7 An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Residen d/p d.t.o ( T.M Daudsjah ) Kepada Ketua Badan eksekutif D.P.R Kabupaten Pidie Perihal : Hak pengangkatan / pemberhentian dll, dari pegawai - pegawai yang selama ini diserahkan kepada Kabupaten - kabupaten

-

Results 11 to 20 of 296