Urusan Pengangkatan

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Urusan Pengangkatan

Equivalent terms

Urusan Pengangkatan

Associated terms

Urusan Pengangkatan

296 Archival description results for Urusan Pengangkatan

296 results directly related Exclude narrower terms

Hak kekuasaan mengangkat dan memperhentikan pegawai Negeri Kepada Residen / Kepala Daerah Keresidenan

Surat No. 54600/10-4819/SD An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Kepala Bagian Urusan Pegawai d.t.o ( Godeng glr. Sutan Mandame ) Kepada Residen Tapanuli, Aceh, Para Bupati Kep. Daerah Kab. di Propnsi Sumatera Utara, Para Walikota di Propinsi Sumatera Utara, Perihal : Hak kekuasaan mengangkat dan memperhentikan pegawai Negeri Kepada Residen / Kepala Daerah Keresidenan, Terlampir Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1953

-

Peraturan Pemerintah No. 14/1952 dan 24/1953

Surat No. 1668/10 An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ps. Kepala Bagian Urusan Pegawai kepada Koordinator Pemerintahan Aceh, Semua Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Sumatera Timur dan Tapanuli, Semua Walikota di Propinsi Sumatera Utara, Perihal , Peraturan Pemerintah No. 14/1952 dan 24/1953 terlampir Surat Kementerian Dalam Negeri No.Des.59/4/4, Surat No. 19484/1/7 dan Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1952

-

Pemberian tunjangan Istimewa kepada Kelurga pegawai yang tewas

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 92,1954 dan No. 51 tahun 1954 tentang pemberian tunjangan Istimewa kepada Kelurga pegawai yang tewas ( Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara No.668 ) Presiden Republik Indonesia Soekarno, Wakil Perdana Menteri II d.t.o Zainul Arifin, Menteri Keuangan d.t.o Tjoktohadisurjo

-

Pencatatan kembali bekerja seorang pegawai yang telah menjalankan cuti diluar tanggungan Negara

Surat No. 60576/10 5335/SD An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Kepala Bagian Urusan Pegawai d.t.o Godang glr Sutan Mandame.1c Kepada Para Residen di Propinsi Sumatera Utara, Perihal : Pencatatan kembali bekerja seorang pegawai yang telah menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, terlampir Surat Menteri Dalam Negeri No. U.P.26/59/4

-

Reorganisasi pekerjaan Bagian Pensiun dan Tunjangan

Surat No. 41496/10 An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ps. Kepala bagian urusan Pegawai ( Ravei ) Kepada Koordinator Pemerintahan untuk Aceh, Semua Bupati di Tapanuli dan Sumatera Timur, Semua Kepala Jawatan Propinsi Sumatera Utara, Semua Walikota Propinsi Sumatera Utara, Perihal , Reorganisasi pekerjaan Bagian Pensiun dan Tunjangan, terlampir Surat Kementerian Dalam Negeri No.U.P 22/126/8 dan Surat Kantor urusan Pegawai No.A.51-6-5/Aw.146-29

-

Pemberian uang duka / Penghibur kepada janda atau ahli waris lainnya dari pegawai Negeri Sipil yang telah tewas dalam melakukan kewajibannya karena tindakan gerombolan

Surat No. 54842/10 An. Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara PS. Kepala Bagian Urusan Pegawai ( Ravei ), Kepada Koordinator Pemerintahan Untuk Aceh, Semua Bupati dan Walikota di Sumatera Utara, Tapanuli, Sumatera Timur dan semua Kepala Kepala Jawatan di Sumatera Utara, Perihal : Pemberian uang duka / Penghibur kepada janda atau ahli waris lainnya dari pegawai Negeri Sipil yang telah tewas dalam melakukan kewajibannya karena tindakan gerombolan, terlampir surat edaran No. U.P 23/22/31

-

Tunjangan cacat

Surat No. 882/M/52 Menteri urusan Pegawai d.t.o ( Soeroso ) Kepada Semua Menteri dan Pembesar lain yang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai, Perihal , Tunjangan cacat

-

Results 261 to 270 of 296