Surat No. 120352/Perb. Menteri Keuangan RI An. Beliau Sekretaris Jenderal t.t.d ( Mr.M.Saubari ) Kepada Perdana Menteri, Semua Kementerian dan Jawatan, dan lainnya Perihal : Tunjangan luar biasa bagi pegawai Negeri yang berhubungan dengan keahliannya didatangkan dari luar negeri terlampir Surat No. 1788/Perb

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 30390/U.P/B.II, Salinan Ketua Tata Usaha ( M Peilouw ) Memutuskan T.A Raden terakhir Klerk ( Gol.III/b-P.G.P ) terhitung 1 Juni 1951 diangkat menjadi pegawai pegawai Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Utara No. 49/I/PSU Sekretaris ( Tengkoe Soeleiman ) Menetapkan terhitung mulai tanggal ketetapan ini mencabut penyerahan pegawai - pegawai yang masuk dalam lingkungan Jawatan Keuangan,Umum, Penerangan, Sosial, Pertanian Rakyat dan P.P.K kepada Kabupaten di Daerah Aceh, yang dimaksud dalam ketetapan Badan Eksekutif Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara dahulu di Kutaradja tanggal 31 Mei 149 no. 30/KBE/U/49

Surat No. 3135/5/Pg An. Koordinator Pemerintah untuk Aceh Bupati t/b ( M Hoesin ) Kepada Koordinator Pemerintah Daerah Aceh Perihal : Hak pengangkatan / pemberhentian dll. dari pegawai - pegawai Jawatan Kesehatan Rakyat Daerah Aceh, terlampir Surat Gubernur Sumatera Utara Tanggal 28-8-1951 No. 7716/13/7

Surat No. 1735/PSU/UP An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Bagian urusan Pegawai ( Chr. Lumban Gaol ) Kepada Koodinator Pemerintahan Daerah Aceh, Perihal : Penyerahan kekuasaan pengangkatan dan sebagainya dari pegawai - pegawai Kementerian Kesehatan, terlampir Surat Menteri kesehatan RI No. 10734/U.P/B.III tanggal 12 Mei 1951

Surat No. 17/IV/I Wakil Kepala Jawatan Pertanian / Perikanan Propinsi Aceh ( Teukoe Ismail ) Kepada Bapak Gubernur Aceh, Ketua Dewan Pemerintah Aceh Ketua D.P.R.K,Perihal : Penyerahan beberapa hak kekuasaan tentang urusan pegawai kepada Para Inspektur Jawatan Pertanian Rakyat, terlampir Surat Menteri Pertanian RI No. 3129/112/Um tanggal 1 November 1950

Surat No. 20020/1/7 An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Bagian urusan Pegawai ( Chr. Lumban Gaol ) Kepada Para Walikota Sumatera Utara, Kepala Afdelling Kantor Gubernur Sumatera Utara, Para Bupati Sumatera Utara, Koordinator Pemerintah Aceh, Perihal : Hak kekuasaan mengangkat dsb Pegawai Negeri, Terlampir Surat Kementerian Dalam Negeri No.UP.33/3/12 d.t.o ( Suratno Sastroamidjojo )

Surat No. 1931/5/Pg An. Koordinator Pemerintahan Aceh Kepala urusan Pegawai ( Mohd. Ali ) Kepada Seluruh Bupati di Aceh, Perihal : Peraturan Penyerahan Hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai - pegawai otonom dalam jawatan Pertanian Rakyat / Perikanan Darat dan Jawatan Kehewanan Propinsi Sumatera Utara Terlampir Surat No. 12602/1/7 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.4/U.U/1952

Surat No. Des.27/1/8, An.Menteri Dalam Negeri Kepala Bagian Otonomi / Desentralisasi Act. Kepala Seksi Pegawai ( Aisah ) Kepada Semua Dewan Pemerintah Daerah Sementara ( Daerah Istimewa Yogyakarta ), Badan Pemerintah Harian Kota Jakarta - Raya dan lain - lain, Perihal : Penetapan pernyataan kecakapan, terlampir No. UP.32/1/15 tanggal 6 April 1954

Bagan Struktur Organisasi, Formasi dan nama Pegawai Kantor Keresidenan Aceh tahun 1954-1955, An. Residen Aceh Sekretaris Keresidenan ( S.N. Diatje )