Surat No. 617/Rahasia, Bupati / Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat ( Radja Kalelong ) Kepada Gubernur Kepala Propinsi Sumatera Utara Perihal : usulan kenaikan gaji pangkat saudara T.Thaib Wood, Komis U.P.B.A, Terlampir Keputusan Gubernur Sumatera Utara N. 1060/UP/1952 dan 1040/UP/1952

Surat No. 33310/1/7 An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Bahagian urusan Pegawai ( Chr. Lumban Gaol ) Kepada : Residen Koordinator Pemerintah Aceh, Para Bupati Sumatera Utara, Walikota Propinsi Sumatera Utara, Perihal : Penghargaan ijazah Sekolah Pendididkan Kemasyarakatan, Terlampir Surat No. U.P.42/2/49 tanggal 23 Juli 1952

Surat No. 3969/B An Kepala Jawatan Pengajaran Kementerian Pendidikan Pengajaran dan kebudayaan Republik Indonesia, Kepala Bagian Penyelenggara Sekolah dan kursus ( Soenaria Kartadihardja ) Kepada Semua Kementerian, Saksi Dewan Pendidikan D.P.R, Dewan Pengawas Keuangan dan lain - lain Menetapkan (1)Perguruan Menengah Indonesia ( Permindo ) di Padang tahun 1950/1951 ditetapkan pada S.M.A Negeri dapat dihargai sama dengan Ijazah Negeri S.M.P. (2) Keterangan pernah mengikuti pelajaran pada Taman Dewasa Raya lama pelajarannya 3 tahun sesudah Taman Dewasa dari Perguruan Nasional Taman Siswa di Bukittinggi tahun 1950/1951 ditempatkan pada S.M.A Negeri dihargai sama dengan ijazah S.M.P

Surat No. 11/15/B.A.S Bupati Aceh Selatan, Wakilnya Wedana t/b ( T. Teuboh ) membaca surat Menteri Pendidikan No. 1622/B dan No.146/12/ppk/51 Memutuskan Menunjuk Panitia penyelenggaraan ujian masuk Sekolah Lanjutan Tingkatan Pertama buat tahun 1951 - 1952, Ketua Aboe Hasan Asjari, Alias Noe'man

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1952 tentang kedudukan pegawai Negeri selama menjalankan sesuatu kewajiban negara diluar lingkungan jabatan yang dipangkunya ( Penjelasan dalam tambahan lembaran Negara Nomor.281 )

Surat No. 16920/2/7-1951-530/5/DPRD An. Gubernur Sumatera Utara Bagian Persiapan D.P.R.D Bupati ( H.F Situmorang ) Kepada Semua Bupati Propinsi Sumatera Utara, Semua Walikota Sumatera Utara, Koordinator Pemerintahan untuk Aceh, Perihal : Hak mengangkat Pegawai daerah Otonom terlampir Salinan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 September 1951 No.Des 34/1/17

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1952 tentang Daftar susunan dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri, Presiden Republik Indonesia ( Soekarno ) Menteri Urusan Pegawai Soeroso, Menteri Kehakiman Mohammad Nasroen ( beserta penjelasannya )

Putusan Menteri Dalam Negeri No. UP 30/159/1 An. Menteri Dalam Negeri Kepala Bagian Pegawai ( M.A Muchtar ) 1c, Kepada Dewan Pengawas Keuangan di Bogor, Kantor Urusan Pegawai di Jakarta, Kementerian Keuangan, dan lain - lain, Memutuskan Menetapkan bahwa mereka yang nama - nama tertera dalam daftar lampiran surat putusan ini terhitung 1 Januari 1950 diangkat Jabatan dengan diberi gaji serta penghasilan - penghasilan lainnya yang berhubungan dengan jabatan mereka.

Surat No. UP 33/6/29 An. Menteri Dalam Negeri Kepala Bagian Pegawai d.t.o ( M. Muchtar)1c, Salinan Klerk ( A.Mugries ) Kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi, Kepala Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, Residen Kepala Daerah, Bupati dan Walikota Kepala Daerah, Perihal : Pengangkatan Pegawai Negeri tetap, Terlampir Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 1951 dan penjelasannya

Surat No. 2794/PSU/UP An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara Bagian urusan pegawai ( Chr. Lumban Gaol ) Kepada Koordinator Pemerintah Daerah Tapanuli , Koordinator Pemerintah Daerah Aceh, Semua Bupati di Sumatera Timur, perihal : Pengangkatan dsb. pegawai otonom didasarkan pada hak kekuasaan menurut surat putusan M.D.N tanggal 30-10-1950 N.3/1950No.UP.40/6/4, terlampir Surat Menteri Dalam negeri No.Des.10/41/11